Persyaratan-persyaratan administratif dalam pemekaran sebuah wilayah lebih khususnya pulau Flores

“ TIDAKLAH PENTING BERAPA LAMA KITA HIDUP, TAPI YANG LEBIH PENTING APA YANG TELAH KITA LAKUKAN SELAMA HIDUP INI BERMANFAAT BAGI DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN TERLEBIH UNTUK NUSA BUNGA YANG KITA CINTAI. JANGAN BERFIKIR APA YANG FLORES BERIKAN UNTUK KITA, TAPI BERFIKIRLAH APA YANG  KITA BERIKAN UNTUK FLORES “

SALAM SUKSES FAM- FLORES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Persyaratan-persyaratan seperti ini menjadi bahan pertimbangan tersendiri dalam pemekaran sebuah provinsi. terkait proses revitalisasi dari wacana pemekaran provinsi Flores .

Kajian daerah, guna  mendukung sebuah gagasan menjadi sebuah peristiwa. dan bagaimana perjuangan itu mematuhi koridor dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya, dengan membentuk Komite Perjuangan Pembentukan Provinsi Flores (KP3F), mulai dari kabupaten hingga pusat di Jakarta.

Sebagai Contoh ;

1. KATA PENGANTAR
2. DAFTAR ISI
3. DAFTAR TABEL
4. DAFTAR PETA PULAU FLORES DAN GUGUSAN-GUGUSAN PULAU FLORES
5. DAFTAR GAMBAR DAN SEMUA PETA KABUPATEN YANG TERMASUK DALAM WILAYAH PEMEKARAN
6. DAFTAR FOTO SEMUA KABUPATEN YANG TERMASUK DALAM WILAYAH PEMEKARAN
7. RINGKISAN
8. SUMMARY

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang

1.2.      Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3.      Ruang Lingkup

  1.3.1. Lingkup Masalah

  1.3.2. Lingkup Area

BAB II. METODOLOGI DAN PENDEKATAN

2.1       Teknik Pengumpulan Data

  2.1.1. Data Primer

  2.1.2. Data Sekunder

2.2.      Teknik Analisis Data

  2.2.1. Analisis Kesesuaian wilayah secara keseluruhan

  2.2.2. Analisis sector pertanian, perekonomian, dan pemerintahan

  2.2.3. Analisis Pengembangan Kawasan Budidaya

  2.2.4. Analisis Kependudukan

  2.2.5. Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya

  2.2.6. Penyusunan Masterplan pada semua sektor

2.3.      Keluaran Penelitian

2.4.      Sistematika Pelaporan

BAB III. KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

3.1.     Tinjauan Perundang Undangan

  3.1.1. Pembentukan Provinsi

  3.1.2. Otonomi Daerah

  3.1.3. Lingkungan Hidup

  3.1.4. Kawasan Lindung

3.2. Kebijakan Pembangunan provinsi Flores

  3.2.1. Visi dan Misi Pembangunan provinsi Flores

  3.2.2. Kebijakan pada semua sektor

BAB IV. KARAKTERISTIK WILAYAH PULAU FLORES

4.1.Karakteristik Biofisik Wilayah

 4.1.1. Luas dan Letak Geografi

 4.1.2. Karakteristik Iklim dan Hisrologi

 4.1.3. Geologi

 4.1.4. Fisiografi dan Bentuk Wilayah

 4.1.5. Tanah

 4.1.6. Penggunaan Lahan

 4.1.7. Status Penggunaan Lahan

4.2. Karakteristik Sosial Kependudukan

 4.2.1. Jumlah dan Distribusi Penduduk

 4.2.2. Dinamika Penduduk

 4.2.3. Struktur Penduduk

 4.2.4. Proyeksi Jumlah Penduduk

4.2.5. Ketenagakerjaan

4.2.6. Tingkat Pendidikan

4.3. Karakteristik Sosial Budaya

4.4. Karakteristik Sosial Ekonomi

4.4.1. Pendapatan Daerah dari semua kabupaten provinsi Flores

4.4.2. Struktur Perekonomian dari semua kabupaten

4.5.    Karakteristik Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah

4.5.1. Perhubungan Darat

4.5.2. Perhubungan Laut dan Sungai

4.5.3. Perhubungan Udara

4.6. Karakteristik Fasilitas Perekonomian

4.6.1. Pasar

4.6.2. Lembaga Keuangan

BAB V. ANALISIS WILAYAH PULAU FLORES

5.1.    Analisis Kependudukan, Sosial Budaya dan Ekonomi

5.1.1. Analisis Kependudukan

5.1.2. Analisis Sosial Budaya

5.1.3. Analisis Sosial Ekonomi

5.2.    Analisis Potensi Sumberdaya alam

5.2.1. Analisis Kesesuaian sumber daya alam

5.2.2. Analisis Usahatani

5.3. Komoditas Unggulan dari semua kabupaten

BAB VI. MASTERPLAN PERTANIAN, PEREKONOMIAN, INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN, DLL UNTUK PENGEMBANGAN DAERAH

6.1.    Kawasan Budidaya

  6.1.1. Kawasan Budidaya Pertanian

  6.1.2. Kawasan Budidaya Perikanan

6.2. Kawasan perekonomian

6.3. Kawasan infrastruktur dan pembangunan

6.4. Dan lain-lain.

BAB VII. ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN

ANCAMAN PEMBANGUNAN PADA SEMUA SEKTOR

7.1. Kekuatan

7.2. Kelemahan

7.3. Peluang

7.4. Ancaman

BAB VIII. STRATEGI PEMBANGUNAN PADA SEMUA SEKTOR PULAU FLORES DAN SEKITARNYA

8.1.  Visi dan Misi Pembangunan pada semua sektor

8.2.  Strategi Pembangunan pada semua sektor

8.2.1. Percepatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan Lokal

8.2.2. Percepatan Pertumbuahan Ekonomi Kerakyatan

8.2.3. Percepatan Pertumbuahan Ekonomi Daerah

BAB IX. KESIMPULAN DAN SARAN

9.1. Kesimpulan

9.2  Saran-saran

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

4.1. Nama distrik, ibu kota, jumlah kampung/desa dan luasannya di semua     kabupaten

4.2. Nama sungai/anak sungai yang terdapat di semua kabupaten

4.3. Nama danau yang terdapat semua di Kabupaten

4.4. Fisiografi dan bentuk wilayah semua Kabupaten

4.5. Bentuk wilayah semua Kabupaten

4.6. Luas, bentuk wilayah masing-masing distrik di semua Kabupaten

4.7. Tanah-tanah  di semua Kabupaten

4.8. Penggunaan lahan dan luasannya di semua Kabupaten

4.9. Kawasan hutan dan kawasan budidaya di semua kabupaen

4.10. Karakateristik penduduk masing-masing distrik di semua

Kabupaten

4.11. Penduduk di semua Kabupaten menurut kelompok umur

dan jenis kelamin

4.12. Proyeksi jumlah penduduk masing-masing distrik di semua

Kabupaten

4.13. Tingkat pendidikan penduduk masing-masing distrik di semua

Kabupaten

5.1. Laju pertumbuhan sektoral di semua Kabupaten atas dasar

harga konstan dan Hasil evaluasi komoditas tanaman pangan di semua Kabupaten

5.2. Hasil evaluasi komoditas tanaman  di semua Kabupaten

5.3. Hasil analisis usahatani komoditas di semua Kabupaten

6.1. Masterplan  untuk pengembangan komoditas unggulan di semua Kabupaten

6.2. Pengembangan pertanian desa di semua Kabupaten beserta komoditas unggulannya

8.1.  Tingkat konsumsi pangan lokal di semua Kabupaten

8.2. Proyeksi kebutuhan konsumsi masing-masing komoditas pangan dan luas          untuk mencapai tingkat kemandirian (self sufficiency) di semua Kabupaten

8.3. Luas lahan pengembangan masing-masing komoditas di semua kabupaten

8.4. Kebutuhan lahan tahun 2012, 2017, 2022, 2027 dan 2032 untuk mencapai tingkat kecukupan pangan 100%, lahan potensial dan cadangan lahan komoditas pangan lokal

8.5. Strategi pengembangan tanaman pangan untuk percepatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan lokal di semua Kabupaten

8.6. Strategi pengembangan komoditas perkebunan rakyat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat

8.7. Strategi pengembangan komoditas perkebunan besar untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah

DAFTAR PETA

Peta Halaman

4.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Flores.

4.2. Peta Zona Agroklimat Provinsi Flores

4.3. Peta Formasi Geologi provinsi Flores

4.4. Peta Fisiografi Provinsi Flores

4.5. Peta Bentuk Wilayah provinsi Flores

4.6. Peta Tanah Provinsi Flores

4.7. Peta Penggunaan provinsi Flores

4.8. Peta Kawasan Hutan dan Perairan di provinsi Flores

6.1. Peta Masterplan Provinsi Flores untuk Pengembangan

Komoditas Unggulan dan juga semua sektor provinsi Flores

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

4.1. Cuaca dan iklim

4.2. Klasifikasi zona agroklimat

DAFTAR FOTO

Foto Halaman

4.1. Segala sumber daya alam yang di jumpai di setiap daerah

4.2. Pelabuhan di semua kabupaten

4.3. Bandara di semua kabupaten

4.3. Dermaga di semua daerah

SEBAGAI LANDASAN UNTUK KITA MELANGKAH, INI ADALAH BENTUK-BENTUK PERJUANGAN MASA LALU TAPI HINGGA SAAT INI BELUM TEREALISASI  :

Dalam dialog dengan anggota legislatif, eksekutif dan masyarakat Kabupaten Lembata pada tanggal 13 Oktober 2002, Ketua FP3FL Jakarta, Anton Enga Tifaona mengatakan bahwa pembentukan Propinsi Flores belum bisa dilakukan dalam tahun 2002. Kemungkinan untuk pembentukan Propinsi Flores baru terbuka kembali setelah pelaksanaan Pemilu 2004. Ini terjadi karena rekomendasi pembentukan Propinsi Flores ini belum masuk ke Komisi II DPR RI, sementara pendaftaran pemekaran wilayah propinsi dan kabupaten/kota ditutup pada tanggal 31 Oktober 2002. Akan tetapi setelah Pemilu 2004 pun cita-cita itu belum dapat terwujud. Rupanya masyarakat Flores dan Lembata perlu menunggu hingga Pemilu 2009 atau bahkan Pemilu 2014.

Berkaitan dengan persiapan panjang menuju Provinsi Flores dalam tahun-tahun mendatang, beberapa pengamat menuturkan bahwa ada dua hal sensitif yang terlebih dahulu dicari titik temunya. Keduanya adalah calon ibukota provinsi dan suksesi kepemimpinan. Kedua hal ini dikatakan berpotensi menimbulkan gesekan dalam masyarakat antarkabupaten.

CALON IBUKOTA

            Dalam pertemuan-pertemuan FP3FL, kota Ende, Maumere, dan Mbay masuk nominasi calon ibukota provinsi. Akan tetapi segera terjadi polarisasi dalam masyarakat berkaitan dengan calon ibukota ini. Kabupaten-kabupaten di Flores Barat (Kab. Ngada, Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, dan Kab. Manggarai Timur) umumnya mendukung Mbay (kota kab. Nagekeo) sebagai ibukota provinsi. Sedangkan Kab. Flores Timur, Kab. Lembata, dan calon Kab. Adonara mendukung Maumere (kota kab. Sikka). Oleh beberapa tokoh Ende diusulkan menjadi kota pelajar, budaya, dan sejarah karena dari segi ketersediaan lahan, tidak memungkinkan. Di tengah tahun 2007 masyarakt Flores,khususnya di perkotaan mendengar kabar bahwa telah ada kesepakatan di antara para tokoh masyarakat Flores untuk menjadikan Maumere sebagai calon tunggal ibukota Provinsi Flores. Sekurang-kurangnya ada 2 alasan yang dikemukakan, pertama, pembangunan infrastrukur di kota Maumere cukup memadai, sehingga jika provinsi baru ini terbentuk, ibukota Provinsi tidak dibangun dari nol. Sebaliknya, akan dibutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun Mbay dari nol. Sebagaimana diketahui, Mbay sebagai kota kabupaten Nagekeo yang baru saja diresmikan membutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun infrastruktur pemerintahannya, belum terhitung fasilitas publik lainnya sebagaimana layaknya sebuah kota kabupaten. Dan hal itu tentu harus dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun. Alasan kedua,sejak dulu Mbay telah dikenal sebagai lumbung berasnya Provinsi NTT. Maka, jika Mbay ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Flores, ke depan tentu pembangunan sebuah ibukota provinsi akan menuntut alih guna lahan yang cukup pesat dari lahan pertanian (persawahan) menjadi pemukiman, industri, dan komersial sebagaimana terjadi pada ibukota-ibukota provinsi lainnya. Jika hal ini terjadi pada Mbay, tentu pemda-pemda di Flores perlu mendatangkan beras lebih banyak lagi dari Sulawesi untuk menghindari kekurangan beras di Flores.

Nahh,  Maka dari itu semua hemat saya, mari kita mengumpulkan semua data-data yang tertera diatas agar pemilihan ibu kota nantinya, jauh dari isu ‘Egosentris’ dan juga jauh dari kepentingan populis, politik, dan para pemangku jabatan. Sehingga dengan format yang baru,  kesalahan-kesalahan masa lalu dapat kita hindari guna merealisasi gagasan MULIA ini.

Salam sukses untuk kita semua dan FAM FLORES …

Robby E. Lazaro